Komisi VII DPR baru-baru ini meninjau PLTP Kamojang Kabupaten Garut Jawa Barat terkait persoalan sistem ketenagalistrikan di Tanah Air khususnya program percepatan pembangunan 10.000 MW tahap II.     

Teuku Irwan yang memimpin kunjungan spesifik mengatakan, Komisi VII DPR menilai penting untuk melakukan peninjauan lapangan ke PLTP Kamojang Garut mengingat disatu sisi belanja Kementerian/Lembaga pada APBN-P 2014 mengalami penghematan, namun disisi lain alokasi subsidi energi justru semakin meningkat hingga mencapai proporsi 25 persen dari total anggaran belanja pemerintah.

Teuku Irwan menambahkan, dengan beroperasinya PLTP Unit V Kamojang Garut diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan diversifikasi energi dan perlambatan laju alokasi subsidi energi pada tahun mendatang.

Dia menambahkan, Komisi VII mengharapkan adanya masukan dan informasi mengenai berbagai aspek, mengingat perlunya penjelasan tentang realisasi secara menyeluruh program percepatan pembangunan 10.000 MW tahap II. 

Sementara  itu, Dirjen PT Pertamina Geothermal Energy Roni Gunawan mengatakan, pemerintah agar membantu mengurangi resiko pengembangan dengan cara menanggung resiko eksplorasi. Hal ini sangat penting demi suksesnya percepatan pembangunan geothermal di Indonesia.      

Roni juga mengatakan, pemerintah saat menetapkan harga listrik, dan lelang Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) didasarkan atas komitmen dan program kerja dari para pengembang dan menerapkan "open access" untuk transmisi listrik dengan mekanisme "toll fee" serta memberikan ijin untuk pengembangan geothermal di kawasan hutan konservasi, serta kesamaan  pemahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan kegiatan geothermal. (spy), foto : dok/parle/hr.